Polemik Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Jepara yang beberapa hari terakhir viral di media sosial akhirnya mendapat perhatian serius dari pimpinan legislatif daerah. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, secara tegas menanggapi isu dugaan menu MBG yang tidak sesuai dengan anggaran pemerintah pusat Rabu (25/2/26).

Kepada jurnalis GLOBAL7.ID, Agus Sutisna meminta seluruh pihak untuk tidak menutup-nutupi persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat luas tersebut. Ia bahkan mendorong media dan publik terus mengawal jalannya program MBG karena menggunakan dana negara yang bersumber dari uang rakyat.

Menurut Agus, transparansi adalah kunci utama agar program sosial berskala besar seperti MBG tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.

“Ini Uang Rakyat, Jangan Ada Anggaran Dipotong!”

“Silakan jurnalis tetap membuka kebenaran di Jepara. Program MBG ini memakai uang rakyat, jadi harus benar-benar dikawal bersama,” tegasnya.

Viral Menu MBG Picu Kegelisahan Publik

Beberapa hari terakhir, Jepara dihebohkan dengan beredarnya foto menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan standar anggaran. Unggahan tersebut menyebar cepat di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.

Banyak warga mempertanyakan komposisi makanan yang dianggap terlalu sederhana dibandingkan dengan besaran biaya yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Fenomena ini, menurut Agus Sutisna, tidak boleh dianggap sepele. Ia mengaku cukup terkejut melihat menu yang viral tersebut.

“Saya juga tidak habis pikir melihat menu yang beredar luas itu. Kalau memang benar seperti yang viral, porsi kering seperti itu jelas tidak sesuai dengan anggaran pusat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa DPRD Jepara mulai memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Pesan Tegas untuk Yayasan dan Pengelola SPPG

Dalam keterangannya, Agus Sutisna juga menyampaikan pesan keras kepada yayasan maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan dapur MBG di Jepara.

Ia menekankan bahwa pengelola program harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan pemotongan anggaran dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, setiap porsi makanan sudah memiliki standar nilai yang jelas dan tidak boleh dikurangi.

Kalau porsi besar anggarannya Rp10 ribu, ya berikan utuh Rp10 ribu. Jangan dibagi dua atau dipotong lagi. Begitu juga porsi kecil Rp8 ribu harus diberikan sesuai porsinya,” tegas Agus.

Ia mengingatkan bahwa praktik pengurangan kualitas makanan demi keuntungan tertentu justru akan merusak tujuan utama program MBG yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

DPRD Minta Penegakan Tegas Satgas MBG

Lebih jauh, Ketua DPRD Jepara tersebut juga berharap Ketua Satgas MBG Kabupaten Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, berani mengambil langkah tegas apabila ditemukan yayasan atau pengelola SPPG yang tidak menjalankan program sesuai aturan.

Menurut Agus, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar menyentuh kondisi nyata di lapangan.

“Saya berharap Ketua Satgas MBG Jepara berani menindak yayasan SPPG yang nakal. Kalau memang ada pelanggaran, harus diberi sanksi,” katanya.

Ia menilai tindakan tegas justru penting untuk menjaga nama baik program MBG agar tidak dicurigai masyarakat.

Program Besar, Risiko Besar

Program MBG sendiri merupakan salah satu program nasional strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar, balita, serta kelompok rentan. Di Jepara, program ini terus diperluas melalui pembangunan berbagai dapur SPPG yang melayani ribuan penerima manfaat setiap hari.

Namun semakin besar skala program, semakin besar pula tantangan pengawasan yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Agus Sutisna mengingatkan bahwa kegagalan menjaga kualitas pelaksanaan MBG bisa berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Jika masyarakat mulai meragukan penggunaan anggaran, maka program sosial yang seharusnya membawa manfaat justru berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan.

Uang Negara Harus Sampai ke Anak-anak

Dalam pandangan DPRD Jepara, inti persoalan MBG sebenarnya sederhana: dana negara yang sudah dialokasikan harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa pengurangan.

Ia menegaskan bahwa anak-anak sekolah berhak mendapatkan makanan sesuai standar gizi dan nilai anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini bukan sekadar program makan. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Jepara menyatakan siap ikut mengawal pelaksanaan MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Publik Kini Menunggu Langkah Nyata

Pernyataan Ketua DPRD Jepara ini semakin memperkuat tekanan publik agar polemik MBG segera mendapatkan kejelasan. Setelah viralnya menu di media sosial, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Satgas MBG maupun pemerintah daerah.

Evaluasi terbuka, audit pelaksanaan dapur SPPG, hingga transparansi penggunaan anggaran menjadi harapan banyak pihak.

Sebab bagi masyarakat Jepara, persoalan MBG bukan lagi sekadar isu viral di media sosial, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Dan ketika DPRD sudah ikut bersuara, satu pesan menjadi jelas:

pengawasan terhadap program MBG di Jepara kini memasuki babak yang lebih serius.

*Awak Media bersama Masyarakat Jepara akan terus mengawal perkembangan isu ini.*

***(Alx