Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap masa depan generasi muda justru berubah menjadi polemik panas di Kabupaten Jepara. Hingga hari ini masih banyak foto temuan menu MBG yang diduga tidak sesuai anggaran beredar luas di sosial media Jepara Rabu (25/2/26).

Sejak viralnya foto menu MBG pada 23 Februari 2026, gelombang kritik masyarakat terus membesar dan kini mengarah langsung pada pusat pengawasan program tersebut.

Publik tidak lagi hanya mempertanyakan rasa makanan atau variasi menu. Yang dipersoalkan jauh lebih serius: apakah anggaran negara benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah?

Di media sosial, foto-foto paket makanan MBG menyebar cepat. Isi kotak makan yang dinilai sederhana, minim lauk, dan jauh dari gambaran “makan bergizi” memicu kemarahan wali murid. Banyak yang menilai menu tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran program nasional yang berasal dari uang rakyat.

Komentar warga pun tajam. Ada yang menyebut program ini kehilangan arah, ada pula yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dapur MBG di daerah.

Dari Program Nasional Jadi Kecurigaan Publik

MBG bukan program kecil. Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar dengan tujuan mulia: memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun di Jepara, tujuan besar itu kini mulai dibayangi kecurigaan.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin program dengan pendanaan besar menghasilkan menu yang dianggap tidak layak secara nilai gizi maupun kualitas bahan. Pertanyaan itu semakin keras karena keluhan tidak muncul sekali dua kali, tetapi berulang di berbagai sekolah.

Situasi ini membuat publik mulai melihat persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis dapur, melainkan indikasi lemahnya kontrol dan pengawasan di lapangan.

Sorotan Tajam ke Ketua Satgas MBG

Arah kritik kemudian mengerucut kepada Muhammad Ibnu Hajar, Wakil Bupati Jepara yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Jepara.

Sebagai ketua satgas, Gus Hajar memiliki mandat penting:

memastikan kualitas makanan,

mengawasi operasional SPPG,

menjamin standar gizi terpenuhi,

serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Namun di tengah viralnya menu MBG, publik justru mempertanyakan efektivitas pengawasan tersebut.

Lebih jauh lagi, isu yang berkembang di masyarakat menyebut adanya keterlibatan pihak dalam struktur kekuasaan program dengan unit pelaksana SPPG. Isu ini membuat situasi semakin sensitif karena memunculkan dugaan peran ganda antara pengawas dan pelaksana program.

Jika benar terdapat keterkaitan tersebut, maka persoalannya bukan lagi soal menu makanan, tetapi menyentuh wilayah etika tata kelola pemerintahan.

Pengawas atau Bagian dari Sistem?

Inilah pertanyaan paling keras yang kini beredar di tengah masyarakat Jepara.

Bagaimana publik bisa yakin pengawasan berjalan objektif jika pihak yang mengawasi juga berada dalam ekosistem pelaksanaan program?

Dalam prinsip tata kelola yang sehat, pengawasan harus berdiri independen. Ketika batas antara pengawas dan pelaksana menjadi kabur, kepercayaan publik otomatis terganggu.

Apalagi MBG bukan proyek biasa. Program ini menyangkut kesehatan anak-anak sekolah dan menggunakan dana negara dalam jumlah besar.

Kesalahan kecil saja bisa berdampak luas. Bukan hanya pada citra pemerintah daerah, tetapi juga pada keselamatan penerima manfaat.

Target Ambisius, Pengawasan Dipertanyakan

Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan pembangunan hingga 133 dapur SPPG untuk melayani ratusan ribu penerima manfaat MBG.

Target besar ini di satu sisi menunjukkan keseriusan pemerintah. Namun di sisi lain, skala yang terlalu cepat tanpa pengawasan kuat justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Beberapa pengamat menilai ekspansi cepat dapur MBG harus diiringi audit ketat terhadap:

kualitas bahan makanan,

standar pengolahan,

distribusi makanan,

serta transparansi biaya produksi per porsi.

Tanpa itu, program besar bisa berubah menjadi persoalan besar.

Uang Rakyat, Bukan Sekadar Program Seremonial

Kemarahan masyarakat sebenarnya sederhana: uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk yang layak.

Ketika anak-anak menerima makanan yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, publik merasa ada sesuatu yang tidak beres.

Program sosial seharusnya menghadirkan kepercayaan, bukan kecurigaan.

Karena itu, tuntutan masyarakat kini semakin jelas:

buka rincian anggaran MBG,

jelaskan mekanisme pengadaan,

audit dapur SPPG secara terbuka,

dan pastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Jepara Menunggu Jawaban Tegas

Hingga kini, polemik MBG Jepara masih terus bergulir. Viral di media sosial telah berubah menjadi tekanan publik yang nyata.

Masyarakat tidak lagi cukup dengan klarifikasi normatif atau pernyataan umum. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata dan transparansi penuh.

Jika pengawasan memang berjalan baik, publik berhak melihat datanya. Jika ada kekurangan, evaluasi harus dilakukan secara terbuka.

Sebab satu hal yang kini mulai terasa di Jepara:

isu MBG bukan lagi sekadar soal makanan, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.

Dan ketika kepercayaan mulai retak, sorotan publik biasanya tidak akan berhenti begitu saja.

Awak Media dan Masyarakat akan terus mengawal perkembangan polemik MBG Jepara hingga publik mendapatkan kejelasan.***(alx)