Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah ambisi besar meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, gelombang kritik justru menguat menyusul temuan di lapangan yang dinilai janggal.

Nama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ikut menjadi perhatian publik. Selain insiden keracunan massal yang sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB), kini muncul isu baru: dugaan komposisi gizi tak seimbang, indikasi mark up harga menu, hingga carut marut pengelolaan di sejumlah daerah.

Hingga Sabtu, 28 Februari 2026, media sosial masih dipenuhi unggahan foto dan video menu MBG yang dinilai tak sesuai dengan besaran anggaran.

Profil Dadan Hindayana, Akademisi yang Kini Jadi Nakhoda BGN

Dadan Hindayana dikenal luas sebagai akademisi senior dari IPB University. Ia merupakan lulusan Sarjana Hama dan Penyakit Tumbuhan (1990), melanjutkan S2 di University of Bonn (1997), dan meraih gelar doktor dari Leibniz Universität Hannover pada 2000.

Seluruh pendidikannya berfokus pada entomologi atau ilmu tentang serangga. Latar belakang ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan relevansinya dalam memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan gizi nasional.

BGN sendiri dibentuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Dadan dilantik pada 19 Agustus 2024 melalui Keppres Nomor 94P Tahun 2024.

Temuan Gizi Tak Seimbang di Lapangan

Sejumlah laporan menyebutkan adanya menu MBG yang dinilai tidak memenuhi prinsip gizi seimbang. Beberapa siswa disebut hanya menerima nasi dengan lauk minimal, sayur dalam porsi kecil, dan buah yang kualitasnya dipertanyakan.

Padahal, MBG digadang sebagai program strategis dengan anggaran jumbo hingga Rp 335 triliun pada 2026. Publik mempertanyakan bagaimana standar komposisi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral diterapkan di setiap daerah.

Unggahan warganet memperlihatkan variasi menu yang dianggap jauh dari ekspektasi. Ada yang menyebut porsi tidak layak dengan nilai anggaran per siswa.

Dugaan Mark Up Harga dan Kejanggalan Distribusi

Isu lain yang berkembang adalah dugaan mark up harga menu. Warga membandingkan estimasi anggaran per porsi dengan realisasi makanan yang diterima siswa. Selisih nilai dinilai tak sebanding dengan kualitas bahan maupun porsi.

Selain itu, muncul laporan mengenai distribusi yang tidak merata, keterlambatan pengiriman, hingga standar kebersihan yang dinilai belum seragam.

Kondisi ini memunculkan tuntutan transparansi, mulai dari pengadaan bahan, mekanisme dapur mitra, hingga pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG Pati Didemo Warga

Kekecewaan publik memuncak pada Jumat, 27 Februari 2026, ketika salah satu SPPG di Kabupaten Pati didemo masyarakat. Aksi tersebut dipicu dugaan menu yang dianggap tidak sesuai dengan besaran anggaran yang seharusnya dialokasikan.

Warga menyebut pelaksanaan program di daerah tersebut masih carut marut dan belum transparan. Mereka menuntut audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan MBG di tingkat lokal.

Hingga Sabtu, 28 Februari 2026, isu ini masih ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar terkait MBG dan evaluasi anggaran terus bermunculan, menunjukkan tingginya perhatian publik.

Antara Harapan Besar dan Ujian Kepercayaan

MBG sejak awal dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Namun dinamika di lapangan menjadi ujian besar bagi kredibilitas pelaksana program.

Publik kini menanti langkah konkret dari pimpinan BGN untuk merespons berbagai temuan. Evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan, hingga transparansi anggaran menjadi tuntutan utama.

Nasib program Makan Bergizi Gratis tak hanya menyangkut angka triliunan rupiah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di tengah derasnya sorotan, kepemimpinan Dadan Hindayana kini berada pada titik krusial: membuktikan bahwa program ini mampu berjalan sesuai tujuan awal, atau justru terus dibayangi polemik yang belum mereda.***(Alx)