Polemik penggunaan dana zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mendapat penegasan langsung dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar Rabu (25/2/26). Pemerintah memastikan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan di luar ketentuan syariat Islam, termasuk untuk pembiayaan program negara yang tidak masuk kategori penerima zakat.

Pernyataan tegas ini muncul di tengah perdebatan publik terkait wacana pemanfaatan dana sosial keagamaan guna menopang berbagai program kesejahteraan, termasuk MBG yang saat ini menjadi sorotan di sejumlah daerah.

Menurut Menag, aturan zakat sudah sangat jelas tertuang dalam Al-Qur’an dan tidak bisa ditafsirkan sembarangan demi kepentingan program tertentu.

Zakat Hanya untuk 8 Golongan Penerima

Menag menegaskan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

Fakir

Miskin

Amil zakat

Mualaf

Riqab (hamba sahaya)

Gharimin (orang berutang)

Fi sabilillah

Ibnu sabil

Ia menekankan bahwa penggunaan dana zakat di luar kategori tersebut berpotensi melanggar prinsip syariah.

“Zakat itu memiliki aturan yang sangat tegas. Tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang tidak termasuk delapan asnaf,” tegasnya kepada awak media.

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat yang mempertanyakan kemungkinan dana zakat digunakan untuk mendukung program makan gratis berskala nasional.

MBG Tidak Bisa Dibiayai Dana Zakat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan.

Namun Menag menilai, program negara tetap harus menggunakan sumber anggaran yang sesuai, seperti APBN atau mekanisme bantuan sosial resmi, bukan dana zakat umat.

Ia mengingatkan bahwa zakat adalah amanah keagamaan yang memiliki dimensi ibadah, sehingga pengelolaannya tidak boleh dicampur dengan kebijakan fiskal umum.

“Kalau program pemerintah, pembiayaannya sudah ada mekanisme sendiri. Zakat jangan dibebani fungsi di luar ketentuan agama,” ujarnya.

Publik Soroti Transparansi Program Sosial

Penegasan ini langsung menjadi perhatian publik, terutama di daerah-daerah yang belakangan ramai memperdebatkan pelaksanaan program MBG, termasuk soal transparansi anggaran dan kualitas distribusi makanan.

Di berbagai wilayah, masyarakat mulai lebih kritis terhadap penggunaan dana publik maupun dana sosial keagamaan. Banyak pihak menilai langkah Menag penting untuk menjaga kepercayaan umat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengamat kebijakan publik menyebut, jika dana zakat digunakan di luar aturan, dampaknya bukan hanya administratif tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat.

BAZNAS dan Lembaga Zakat Diminta Patuh

Kementerian Agama juga mengingatkan seluruh lembaga pengelola zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya, agar tetap berpegang pada regulasi syariah serta perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap distribusi zakat disebut akan terus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana umat.

Menag menegaskan bahwa zakat harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama kelompok fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama.

Isu Zakat dan MBG Diprediksi Terus Bergulir

Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi isu nasional dalam beberapa waktu ke depan, seiring besarnya perhatian publik terhadap program MBG yang menyangkut anggaran besar dan kepentingan masyarakat luas.

Banyak kalangan berharap pemerintah tetap menjaga batas tegas antara program negara dan dana ibadah umat, agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.

Dengan pernyataan resmi Menteri Agama tersebut, kini posisi pemerintah menjadi semakin jelas:

zakat adalah hak delapan asnaf dan tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.***(Alx)