Penangkapan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik nasional. Dalam kemunculan perdananya setelah diamankan, Fadia membantah keras bahwa dirinya terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi.

Fadia bahkan menegaskan tidak ada barang bukti berupa uang yang disita oleh penyidik saat dirinya diamankan. Ia mengaku penangkapan tersebut terjadi saat dirinya berada di rumah dan sedang bersama Gubernur Jawa Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Fadia kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“Saya tidak OTT, tidak ada barang apa pun yang diambil. Saat penangkapan, mereka datang ke rumah saya. Jadi saya tidak ada OTT apa pun,” kata Fadia.

Ia juga bersumpah tidak ada uang yang diamankan penyidik KPK dari dirinya saat penangkapan berlangsung.

“Barang serupiah pun tidak ada yang diambil. Demi Allah enggak ada,” ujarnya dengan nada tegas.

Mengaku Bersama Gubernur Jawa Tengah

Dalam keterangannya, Fadia juga mengungkapkan bahwa saat kejadian penangkapan itu dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan terkait hal mencurigakan, melainkan membahas soal kegiatan pemerintahan, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut saat itu dirinya sedang menyampaikan alasan ketidakhadirannya dalam sebuah agenda yang berkaitan dengan program tersebut.

“Membahas izin, sebab saya tidak bisa hadir acara MBG,” jelasnya.

Pengakuan tersebut langsung memicu perhatian publik karena menyeret nama orang nomor satu di Jawa Tengah itu dalam momen penangkapan yang dilakukan KPK.

Namun demikian, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak pemerintah provinsi mengenai detail pertemuan tersebut.

Muncul dengan Rompi Oranye KPK

Dalam kesempatan itu, Fadia Arafiq terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye khas KPK. Penampilan tersebut menandakan bahwa status hukumnya telah meningkat dalam proses penyidikan kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Kehadiran Fadia dengan rompi tahanan tersebut langsung menjadi sorotan publik dan viral di berbagai media sosial.

KPK Dalami Dugaan Korupsi

Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami kasus yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut.

Lembaga antikorupsi itu diketahui tengah mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara jelas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

KPK biasanya akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta nilai dugaan kerugian negara setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

Publik kini menunggu penjelasan lengkap dari KPK mengenai kronologi penangkapan, dugaan tindak pidana yang terjadi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kasus ini juga kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan dengan baik.

Sementara itu, masyarakat Pekalongan kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus yang menyeret pemimpin daerah mereka tersebut.

Banyak pihak menilai kasus ini menjadi pukulan besar bagi pemerintahan daerah di Jawa Tengah, mengingat jabatan Bupati merupakan posisi strategis dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kasus yang menjerat kepala daerah memang kerap menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dana pembangunan dan pelayanan masyarakat.