Nasional, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat langkah besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada Selasa (3 Maret 2026), lembaga antirasuah ini berhasil menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Operasi ini merupakan OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, menandai tingginya intensitas penindakan terhadap praktik korupsi di berbagai level pemerintahan. OTT dilakukan pada pagi dini hari dan melibatkan tim penyidik KPK yang bergerak cepat memastikan keamanan para pihak yang terlibat.

Penangkapan dan Pemeriksaan

Menurut Jubir KPK, Budi Prasetyo, Fadia Arafiq ditangkap bersama dua orang lainnya, masing-masing merupakan orang kepercayaan serta ajudannya, di kawasan Semarang sebelum kemudian langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta pada pagi hari untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Budi kepada wartawan. Hingga siang waktu setempat, ketiganya masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.

Penyidik juga dilaporkan masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menggali keterangan terkait perkara yang tengah diselidiki. “Tim juga masih terus mencari pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini,” tambah jubir KPK.

Dugaan Kasus: Pengadaan Barang & Jasa

KPK menyatakan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Meskipun detail kasus masih dalam pendalaman penyidik, indikasi awal menunjukkan kasus ini berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan yang bersinggungan dengan anggaran daerah,

Penyidik juga menyegel sejumlah ruang kerja di kantor Pemkab Pekalongan, termasuk ruang kerja Fadia, sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti. Penyegelan dilakukan pada Senin malam sebelum OTT berlangsung dan diketahui oleh sejumlah ASN di lingkungan setempat.

Respons Politik: Golkar Kecewa, Pesan KPK Tetap Tegas

Menanggapi penangkapan ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan keprihatinannya. Doli meminta semua kepala daerah, khususnya kader Golkar, untuk melihat kejadian ini sebagai pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa partai selalu mengingatkan agar kadernya bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat dan menjauhkan diri dari praktik korupsi.

“Golkar sangat kecewa atas kejadian ini,” ujar Doli kepada wartawan, sekaligus mengimbau seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dan memegang teguh integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Deretan OTT KPK Sepanjang 2026

Kasus ini menjadi bagian dari gelombang OTT KPK di tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan tajam dalam tindakan penegakan hukum terhadap pejabat publik. Antara lain, sejak awal tahun ini KPK telah menangkap sejumlah pejabat seperti:

OTT pertama pada Januari terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

OTT kedua yang menjaring Wali Kota Madiun atas dugaan gratifikasi dan pemerasan yang berkaitan dengan proyek dan dana CSR.

OTT ketiga dengan penangkapan Bupati Pati Sudewo atas pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

OTT lainnya menyangkut perkara restitusi pajak di Banjarmasin dan kasus korupsi di lingkungan pengadilan negeri di Jawa Barat.

Khusus OTT yang menjerat pejabat daerah menunjukkan tren penindakan menyeluruh dari KPK, tak hanya terhadap birokrat birokrasi kecil, namun juga pejabat strategis di pemerintahan lokal.

Siapa Fadia Arafiq? – Dari Hiburan ke Kursi Bupati

Nama Fadia Arafiq sempat mencuri perhatian publik karena latar belakangnya yang unik: selain sebagai pejabat publik, ia dikenal luas karena karier awalnya di dunia entertain­-musik, termasuk dengan singel populer yang pernah dirilisnya. Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan setelah sebelumnya menjabat Wakil Bupati periode sebelumnya sebuah perjalanan yang menarik dari dunia hiburan ke posisi pemerintahan.

Harapan Penegakan Hukum & Dampaknya

Kasus ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa KPK tetap menjalankan fungsinya secara independen dan agresif, meski menghadapi situasi politik dan dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Penindakan terhadap korupsi pengadaan barang dan jasa salah satu sumber risiko korupsi terbesar di pemerintahan daerah  diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pejabat publik lain.

Masyarakat kini menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk pengumuman resmi KPK tentang status hukum Fadia Arafiq dan kedua orang yang turut diamankan, serta gambaran lengkap barang bukti dan pasal yang disangkakan dalam perkara ini..***(Alx)