Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi turun tangan memetakan potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan menyusul mencuatnya isu dugaan penggelembungan harga (mark up) bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pada Selasa (3/3/2026) bahwa pemetaan dilakukan melalui fungsi pencegahan. Menurutnya, pendekatan ini penting agar potensi penyimpangan dapat dimitigasi sejak tahap awal implementasi program.

“Fokus kami adalah mengidentifikasi titik rawan korupsi, khususnya pada proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pembayaran kepada mitra penyedia,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dugaan Mark Up dan Pelanggaran HET

Isu ini mengemuka setelah pihak Badan Gizi Nasional menerima laporan adanya mitra penyedia bahan baku yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tidak hanya itu, kualitas bahan pangan yang diterima dapur SPPG juga disebut tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa program prioritas pemerintah ini berpotensi disusupi praktik curang, mulai dari penggelembungan harga, manipulasi spesifikasi barang, hingga pengaturan pemenang pengadaan.

“Setiap program dengan anggaran besar tentu memiliki risiko. Karena itu, pengawasan harus berjalan paralel dengan pelaksanaan,” tambah Budi.

KPK Siapkan Rekomendasi Pencegahan

Hasil pemetaan yang dilakukan KPK nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait, termasuk pengelola teknis program MBG di pusat maupun daerah.

KPK juga mengoptimalkan pengawasan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Melalui skema ini, program-program prioritas pemerintah menjadi fokus pemantauan, terutama yang bersentuhan langsung dengan anggaran publik dan kepentingan masyarakat luas.

Stranas PK selama ini mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan sistem pengendalian internal di instansi pemerintah.

Titik Rawan dalam Program MBG

Sejumlah pengamat tata kelola anggaran menilai, ada beberapa titik rawan dalam program Makan Bergizi Gratis yang perlu diawasi secara ketat:

Pengadaan bahan baku pangan – Potensi mark up harga dan permainan vendor.

Penentuan mitra dapur SPPG – Risiko konflik kepentingan dan praktik kolusi.

Distribusi logistik – Kemungkinan manipulasi volume dan kualitas barang.

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran – Celah dalam administrasi dan audit internal.

Jika tidak diawasi dengan sistem transparan dan berbasis digital, celah tersebut bisa membuka ruang praktik korupsi yang merugikan keuangan negara sekaligus berdampak pada kualitas gizi penerima manfaat.

Komitmen Pengawasan Sejak Awal

KPK menegaskan, keterlibatan mereka bukan berarti telah ditemukan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Namun, pendekatan pencegahan dianggap lebih efektif dibandingkan penindakan setelah kerugian negara terjadi.

“Prinsipnya adalah early warning system. Kita tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru ternodai praktik koruptif,” tegas Budi.

Langkah KPK ini mendapat respons positif dari sejumlah kalangan masyarakat sipil yang selama ini mendorong akuntabilitas dalam program bantuan sosial dan pangan.

Transparansi Jadi Kunci

Penguatan transparansi dinilai menjadi kunci keberhasilan program MBG. Publik diharapkan dapat mengakses informasi terkait harga satuan bahan pangan, daftar mitra penyedia, hingga mekanisme pengawasan internal.

Dengan keterbukaan data, potensi penggelembungan harga atau penyimpangan kualitas bahan baku bisa lebih cepat terdeteksi. Partisipasi masyarakat dan media juga disebut berperan penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.

KPK memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Jika dalam prosesnya ditemukan indikasi tindak pidana, tidak menutup kemungkinan dilakukan langkah hukum lebih lanjut.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, integritas dalam pelaksanaannya menjadi krusial agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa kebocoran anggaran.

Perkembangan terbaru terkait pemetaan potensi korupsi dalam program MBG akan terus dipantau. Publik diimbau tetap kritis sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi demi tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel.***(alx)