Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional sekitar 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai dari menu tidak sesuai standar hingga sanitasi buruk.

Langkah tegas ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (3/3/2026).

“SPPG yang mengalami kejadian menonjol, artinya masakannya menimbulkan sakit bagi anak, harus dihentikan sementara untuk evaluasi dan investigasi,” tegas Dadan.

Temuan Serius: Menu Tak Layak hingga Belum Punya Sertifikat Higiene

Evaluasi internal BGN mengungkap sejumlah persoalan mendasar. Beberapa SPPG diketahui:

Belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Tidak membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

Menyajikan menu yang tidak memenuhi standar gizi

Menggunakan bahan makanan yang tidak tahan lama, terutama saat Ramadan 

Dadan menyebut, khusus bulan Ramadan saja, ada 47 SPPG yang kualitas menunya dinilai tidak memenuhi standar.

“Kita ingin menu MBG itu berkualitas, berkearifan lokal, dan tahan lama. Tapi masih banyak SPPG yang kesulitan menentukan menu khas lokal yang sesuai standar,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan Kesehatan nak-anak sebagai penerima manfaat program nasional tersebut.

Disetop 3 Minggu hingga 3 Bulan

BGN memastikan penghentian operasional bersifat sementara. Durasi sanksi bergantung pada hasil investigasi dan perbaikan yang dilakukan masing-masing SPPG.

Paling cepat: 3 minggu jika persoalan cepat diperbaiki

Bisa 2–3 bulan: jika kasus dinilai besar dan butuh investigasi mendalam

Dadan mencontohkan kasus di Bogor yang membutuhkan waktu dua bulan, serta di Bandung hampir tiga bulan sebelum dinyatakan layak beroperasi kembali.

“Semua sangat tergantung besarnya kasus. Kalau cepat diperbaiki, bisa jalan lagi,” katanya.

Reputasi MBG Dipertaruhkan

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Bahkan sebelumnya BGN menyebut 93 persen anggaran gizi nasional dialokasikan untuk mendukung program ini.

Namun, munculnya kasus menu bermasalah hingga dugaan makanan menyebabkan siswa sakit membuat pengawasan diperketat. BGN menegaskan tidak akan mentolerir kelalaian yang dapat mencederai tujuan besar program tersebut.

Penghentian operasional massal ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan MBG memasuki fase pengetatan serius.

Target: Standar Nasional yang Ketat

Ke depan, BGN menargetkan seluruh SPPG:

Wajib memiliki SLHS

Memenuhi standar sanitasi dapur

Menggunakan bahan makanan aman dan tahan lama

Menyusun menu berbasis gizi seimbang dan kearifan lokal

BGN juga membuka kemungkinan audit lanjutan dan pengawasan rutin agar kasus serupa tidak terulang.

Pesan Tegas BGN

BGN menegaskan bahwa kualitas tidak bisa ditawar dalam program sebesar MBG. Evaluasi menyeluruh dilakukan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan anak-anak Indonesia benar-benar menerima makanan bergizi yang aman.

“Mudah-mudahan setelah evaluasi dan investigasi, ketika berjalan kembali sudah jauh lebih baik,” pungkas Dadan.

Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh mitra penyedia layanan gizi agar tidak main-main dengan standar kesehatan dan keselamatan***(Alx)