Kisruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara terus menuai sorotan. Dugaan menu tidak sesuai anggaran hingga kualitas makanan yang dipertanyakan membuat publik geram. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jepara sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Jepara, Junarso, angkat bicara tegas.

Kepada jurnalis Global7.id, Jumat (27/2/2026), Junarso menegaskan bahwa jika benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan menu yang diberikan kepada siswa, maka pemerintah daerah bersama satgas MBG wajib segera bertindak.

“Kalau ada carut marut dalam pelaksanaan MBG, apalagi sampai menu tidak sesuai anggaran, itu harus diinvestigasi total. Tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Desak Investigasi Menyeluruh dan Audit Terbuka

Sebagai pimpinan legislatif di Jepara, Junarso meminta dilakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar masalah serta pihak yang bertanggung jawab. Ia menilai transparansi anggaran menjadi kunci agar program tidak disalahgunakan.

Menurutnya, bila ditemukan pelanggaran serius, pemerintah daerah bisa saja menghentikan sementara program hingga sistem diperbaiki.

“Lebih baik dibenahi dulu daripada terus berjalan tapi bermasalah. Ini menyangkut hak gizi anak-anak,” ujarnya.

egas Soal Yayasan SPPG Nakal

Junarso juga menyoroti peran yayasan pengelola SPPG. Ia meminta agar yayasan yang terbukti menyimpang tidak hanya ditegur, tetapi ditindak tegas.

Langkah yang ia dorong antara lain:

• Audit dan investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana MBG
• Mengganti menu yang tidak sesuai standar anggaran
• Mengembalikan dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan
• Meningkatkan pengawasan distribusi dan kualitas makanan
• Menempuh jalur hukum jika ditemukan unsur pidana

“Kalau ada dana yang tidak sesuai peruntukannya, harus dikembalikan. Jika ada unsur melawan hukum, proses secara hukum. Jangan main-main dengan anggaran dan kesehatan anak,” tegasnya.

Apresiasi Media dan Masyarakat

Di akhir pernyataannya, Junarso mengapresiasi peran aktif masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya program MBG di Jepara.

“Terima kasih kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang ikut mengawasi. Ini bentuk kontrol sosial yang sehat demi kepentingan publik,” ucapnya.

Polemik MBG di Jepara kini menjadi perhatian serius publik. Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan program berjalan sesuai anggaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa.

Jika tidak segera ditangani secara transparan dan tegas, persoalan ini berpotensi memperluas ketidakpercayaan terhadap pengelolaan program bantuan pangan di daerah.***(Alx)