Gelombang kritik publik tengah mengarah ke Pemerintah Kabupaten Jepara. Warga menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) masih jauh dari tepat sasaran. Suara itu mencuat dari media sosial Facebook, Kamis 13 November 2025, dan kini viral di berbagai grup komunitas Jepara.

Salah satu unggahan yang paling ramai berasal dari akun Mbah Agunk, yang menulis komentar tajam menyinggung langsung kepemimpinan Bupati Jepara Witiarso Utomo.

“Sebenere Pak Bupati Witiarso iku pirso tah ora, nek bansos kabupaten Jepara iku akeh sing salah sasaran? Kok ora ono perubahan blas. Mbok tulung Pak Bupati, niku diatur. Mboten mung dalan mawon sing dimuluske, bansos nggih kersane mulus penerimae.”

Unggahan bernada sindiran tersebut langsung viral dan menuai dukungan dari ratusan warga yang merasa senasib. Tak sedikit komentar lain muncul dengan nada lebih keras. Salah satunya datang dari akun Luulis Emawati, yang menulis:

“Pegawaine do mangan gaji buta, mas. Kerjo opo, nek data bansos wae ora beres-beres!”

Komentar ini diserbu ratusan tanda suka dan tanggapan pedas lain dari warga. Banyak yang menandai akun perangkat desa dan pejabat Jepara agar masalah ini tak lagi diabaikan.

Bansos Tak Tepat Sasaran, Warga Kecil Tak Terdata

Hasil penelusuran Global7 menemukan bahwa keluhan ini memang mencerminkan kondisi di lapangan. Beberapa warga miskin di sejumlah desa di Jepara mengaku tak pernah menerima bansos, sementara penerima yang terdaftar justru tergolong mampu.

Seorang warga asal Kecamatan Tahunan menyampaikan keluhannya:

“Wis tak laporno mas, tapi tetep sing entuk kuwi-kiwi. Sing nduwe mobil malah iso bansos, sing ora nduwe opo-opo malah ora kebagean,” ujarnya kesal.

Tak hanya warga biasa, bahkan salah satu ketua RT di wilayah Bangsri, Setiyadi, turut mengakui adanya kejanggalan dalam pendataan.

“Benar memang, yang dapat bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Datanya ya itu-itu saja, tidak pernah di-update. Dari dulu penerimanya tetap, padahal kondisi warga sudah banyak berubah,” ungkapnya saat dikonfirmasi Global7.

Pernyataan Setiyadi semakin memperkuat dugaan bahwa proses verifikasi dan validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di tingkat bawah belum dilakukan secara berkala dan akurat.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Pemkab Jepara sudah benar-benar diperbarui, atau hanya data lama yang belum diverifikasi ulang di lapangan?

Pengawasan Lemah, Evaluasi Diperlukan

Pengamat kebijakan publik menilai lemahnya pembaruan data dan pengawasan dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi sumber persoalan utama.
Tanpa audit lapangan dan validasi data secara terbuka, program bansos rentan salah sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Banyak pihak mendesak Bupati Witiarso Utomo agar segera turun tangan langsung mengevaluasi sistem pendataan dan mekanisme penyaluran bansos di bawah koordinasi Dinas Sosial Jepara.

Warga: “Ojo Dalane Tok Sing Dimuluske, Pak!”

Kritik publik kini semakin meluas dan menjadi topik panas di grup-grup Facebook seperti Info Warga Jepara, Jepara Update, dan Jepara Today.
Warga menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemerataan keadilan sosial.

“Sing diurus ojo dalan tok, rakyatmu uga butuh keadilan, Pak,” tulis Mbah Agunk di akhir unggahannya.

Isu bansos salah sasaran ini diperkirakan akan terus bergema jika tidak segera ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah.